jogjanetwork.id 11 Agustus 2025
Di tengah situasi politik dan kemanusiaan yang kian genting, Menteri Keamanan Nasional Israel dari kubu sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, kembali memantik kontroversi. Melalui unggahan di akun X miliknya, ia secara terbuka menyerukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mengambil “langkah-langkah operatif segera” guna membongkar Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah.
Baca juga: Pengakuan Palestina Oleh Eropa Guncang AS dan Israel
“Ini adalah tanggapan terhadap fantasi teroris Abu Mazen tentang ‘negara Palestina’,” tulis Ben-Gvir, menggunakan nama populer Presiden Palestina Mahmoud Abbas, yang ia tuding memimpin “otoritas teror.” Seruan itu datang menjelang pertemuan kabinet Israel berikutnya, di mana Ben-Gvir mendesak agar agenda pembubaran Otoritas Palestina segera dibahas.
Isu ini mencuat seiring laporan media bahwa Mahmoud Abbas berencana mengumumkan transformasi Otoritas Palestina menjadi negara berdaulat dalam pertemuan Majelis Umum PBB pada September mendatang. Bagi rakyat Palestina, langkah ini merupakan bagian dari perjuangan panjang menuju pengakuan internasional. Namun, bagi Ben-Gvir dan tokoh-tokoh sayap kanan Israel, hal itu dianggap ancaman langsung terhadap keberadaan negara mereka.
Baca juga: Israel Langgar Status Quo, Al-Aqsa Kembali Dinodai
Otoritas Palestina Kecam Ben Gvir
Kementerian Luar Negeri Palestina merespons keras pernyataan Ben-Gvir. Dalam siaran resminya, mereka menyebut seruan tersebut sebagai “kelanjutan dari genosida, pengungsian paksa, dan kebijakan aneksasi” yang telah lama dijalankan Israel di Gaza dan Tepi Barat. Mereka menegaskan bahwa Otoritas Palestina adalah inti dari aspirasi kenegaraan Palestina, dan pembubarannya akan menjadi upaya sistematis untuk menghapus perjuangan rakyat Palestina.
Ketegangan ini menambah panjang daftar gesekan politik yang terjadi di tengah perang berkepanjangan di Gaza. Sejak Oktober 2023, lebih dari 61.400 orang tewas akibat operasi militer Israel. Distrik-distrik padat penduduk di Gaza hancur, sementara laporan badan kemanusiaan menyebut daerah kantong itu kini berada di ambang kelaparan.
Pengadilan Internasional Ben Gvir
Meski dunia internasional kian gencar mendorong solusi dua negara—termasuk rekomendasi pengakuan penuh Palestina sebagai anggota PBB pada konferensi PBB bulan lalu—Israel dan Amerika Serikat tetap menentangnya. Saat ini, 148 negara anggota PBB telah mengakui Palestina, yang secara sepihak memproklamasikan kemerdekaan pada 1988.
Sorotan internasional terhadap kebijakan Israel semakin tajam ketika, pada November lalu, Pengadilan Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Dalam iklim politik dan hukum yang memanas ini, seruan Ben-Gvir tak hanya menambah bara di medan konflik, tetapi juga mempertegas jurang yang kian lebar antara harapan rakyat Palestina dan sikap keras pemerintahan Israel.