Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghentak drama politik dengan operasi tangkap tangan (OTT) besar-besaran di Kementerian Ketenagakerjaan. Penangkapan itu seolah menjadi penutup rangkaian Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Wakil Ketua KPK Fitroh Cahyanto, dengan nada datar, mengonfirmasi OTT ini pada Kamis, 21 Agustus 2025. “Ya, (ada giat tangkap tangan),” ujarnya singkat.
Baca juga: Korupsi Wakil Rakyat : Harga Sebuah Citra
Tersangka utama yang menjadi sorotan adalah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, akrab disapa Noel, sosok yang kini berpindah peran dari pejabat galak menjadi bintang tak terduga dalam panggung hukum. “Ya,” jawab Fitroh singkat, seolah tak ingin terlalu lama membahas kisah ironis ini. Dalam operasi tersebut, KPK berhasil menggulung sekitar 20 orang, termasuk pejabat eselon II di Kemnaker, dalam dugaan kasus pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Sertifikat yang seharusnya menjamin keselamatan pekerja ternyata disulap menjadi alat “penggalian emas” pribadi—sungguh kreativitas luar biasa!
KPK kini memiliki waktu 1×24 jam sejak penangkapan untuk menentukan status hukum Noel dan rekan-rekannya. Waktu yang mungkin akan diisi dengan rapat darurat, konsultasi hukum, atau bahkan latihan membuat alasan klasik. Tapi publik tetap berharap, KPK akan semakin rajin menyapu halaman agar negeri ini bersih dari korupsi. Sementara itu, warganet di X tak mau ketinggalan menyuarakan sindiran tajam. Akun @vindikasi dengan nada satir menulis, “Masih ingat Wamenaker yang keliling ke banyak perusahaan, marah-marah, terkait ijazah ditahan perusahaan? Sekarang beliau ditangkap karena PEMERASAN!” Tulisan ini seperti menyadarkan betapa perubahan peran itu bisa terjadi dalam hitungan hari, dari “pahlawan ijazah” menjadi “jagoan pemeras”.
Pergantian Peran: Dari Penggugat Ijazah ke Tersangka Pemerasan
Ironi dari kasus ini semakin kental ketika kita mengingat Noel yang dulu dikenal vokal mengecam perusahaan-perusahaan yang menahan ijazah karyawan. Kini, ia justru terjerat kasus yang tak kalah kontroversial—memeras perusahaan untuk mempercepat pengurusan sertifikat K3. Kabar burung menyebut, biaya “jasa cepat” ini berkisar jutaan rupiah per sertifikat, sebuah tarif premium yang jelas-jelas melenceng dari semangat keselamatan kerja. Pejabat eselon II yang turut terseret diduga menjadi “tangan kanan” dalam operasi ini, menambah panjang daftar drama di balik birokrasi Kemnaker.
Sumber internal KPK menyebutkan, operasi ini dimulai setelah laporan dari beberapa perusahaan yang merasa “dipaksa” membayar untuk mendapatkan sertifikat yang seharusnya gratis atau berbiaya rendah. Bukti transaksi mencurigakan dan rekaman percakapan menjadi amunisi utama KPK dalam OTT ini. Namun, tak sedikit yang berspekulasi bahwa ini hanyalah puncak gunung es, dengan potensi jaringan korupsi yang lebih luas masih tersembunyi di balik layar.
Kemenaker belum memberikan tanggapan atas OTT KPK ini.