jogjanetwork.id 1 September 2025
Jalanan ibu kota kembali dipenuhi suara rakyat. Spanduk, poster, dan teriakan lantang menggema, seolah menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak pernah bisa ditutup rapat. Di tengah gelombang aksi demonstrasi yang melanda Indonesia beberapa hari terakhir, Lembaga Agraria dan Hubungan Industrial (LAGRIAL) mengeluarkan pernyataan sikap untuk menegaskan satu hal: negara wajib berbenah, rakyat tidak bisa dibungkam.
Baca juga: Ahli Hukum UII Usul Presiden Bentuk Staf Khusus Negarawan untuk Atasi Krisis
Muhammad Akhiri, Ketua Umum LAGRIAL, menilai apa yang terjadi akhir-akhir ini bukan sekadar reaksi spontan terhadap anggota DPR yang dinilai mudah tersinggung oleh kritik atau kerap merendahkan publik. Bagi Akhiri, sikap arogan wakil rakyat hanyalah percikan api. Bara sebenarnya, kata dia, datang dari beban ekonomi yang semakin menghimpit, kesempatan kerja yang makin sempit, dan kebijakan negara yang terasa jauh dari rasa keadilan. Sementara itu, gaya hidup mewah pejabat publik terus dipamerkan tanpa malu, kontras dengan nurani yang miskin empati.
Era Keterbukaan yang Tak Bisa Dihindari
Transparansi di era keterbukaan informasi telah mengubah wajah relasi rakyat dan pemerintah. Semua bisa dilihat dengan mata telanjang: angka kemiskinan, harga pangan, hingga tunjangan pejabat yang terus membengkak. Ketimpangan itu tak lagi tersembunyi.
“Kebutuhan dasar rakyat, seperti pangan, pekerjaan, dan keadilan, adalah hak fundamental yang tidak bisa ditawar,” kata Akhiri dalam rilis LAGRIAL.
Situasi ini, menurut LAGRIAL, menempatkan Presiden pada posisi yang sangat krusial. Sebagai kepala negara, Presiden tak hanya harus mengawal jalannya pemerintahan, tetapi juga memastikan demokrasi tetap hidup. Dan ketika parlemen gagal menjalankan fungsi kritik, sejarah menunjukkan rakyat akan turun ke jalan. “Parlemen jalanan” itu kini hadir kembali, mengingatkan semangat reformasi yang pernah dialami bangsa ini.
Baca juga: Serakahonomic: Rakyat Menunggu Realisasi Pidato Prabowo
Agenda Mendesak
Dalam siaran persnya, LAGRIAL menawarkan tiga agenda besar yang dianggap mendesak untuk menyelamatkan situasi nasional.
- Peradilan Etik bagi Pejabat Publik.
Pejabat yang merendahkan rakyat harus bertanggung jawab secara etis. Mekanisme ini bisa menjadi saluran konstitusional untuk menyalurkan kemarahan rakyat sekaligus menjaga akuntabilitas negara. - Reformasi Kepolisian yang Serius.
LAGRIAL menekankan, reformasi Polri bukan jargon. Kasus tragis yang menimpa almarhum Affan Kurniawan menjadi contoh nyata bahwa reformasi struktural harus dilakukan menyeluruh, bukan parsial. - Kebijakan Ekonomi Pro-Rakyat.
Negara perlu menyusun ulang kebijakan fiskal, menghentikan beban pajak berlebihan kepada rakyat kecil, dan mengakhiri praktik pamer kemewahan pejabat publik.
Seruan untuk Demonstran dan Duka Cita
Di tengah gelombang unjuk rasa, LAGRIAL juga mengingatkan massa aksi agar tetap fokus pada isu kebijakan negara. Benturan fisik dengan aparat hanya akan melemahkan tujuan perjuangan. Kepada aparat keamanan, lembaga ini meminta kesabaran dan penghormatan terhadap para demonstran. “Mereka bukan musuh, melainkan saudara sebangsa,” begitu pesan Akhiri.
Pada bagian akhir pernyataan sikap LAGRIAL, mereka tak lupa menyampaikan belasungkawa mendalam atas wafatnya Affan Kurniawan, seorang warga yang menjadi simbol pengorbanan dalam pusaran konflik rakyat dan negara.
“Perjuangan rakyat adalah perjuangan konstitusional yang sah. Pemerintah wajib mendengar suara rakyat,” tegas Akhiri.