Siapa Biang Kerok Amuk Massa? Aktivis HAM Bilang Begini

jogjanetwork.id 2 September 2025

Gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda Indonesia sejak 25 hingga 31 Agustus 2025 berubah menjadi amuk massa yang meluas di berbagai kota. Aksi yang semula diwarnai orasi damai menuntut pembubaran DPR akibat kebijakan menaikkan tunjangan anggotanya serta pernyataan kontroversial beberapa wakil rakyat, kini memunculkan gelombang kerusuhan, perusakan, dan penjarahan.

Pengamat politik sekaligus aktivis HAM, Suparman Marzuki, mengungkapkan bahwa dinamika aksi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik tersembunyi. Suparman dalam podcast Jogja Network, bertajuk “Siapa Biang Kerok Kerusuhan”, ia menengarai ada tiga kelompok besar yang berpotensi menunggangi aksi protes rakyat tersebut.

Baca juga Kebebasan Berpendapat dan Perintah Tindakan Tegas:

“Pertama, ada kekuatan masa lalu dari genk Solo yang sejak awal memang berambisi mengganti Presiden Prabowo. Kedua, kekuatan politik yang ingin mengguncang stabilitas nasional sehingga Prabowo terlihat gagal memimpin negara. Dan ketiga, yang paling kuat, adalah para koruptor yang merasa terancam karena kasus-kasus mereka mulai dibongkar,” ujar Suparman.

Menurut Suparman, ketiga kekuatan ini tidak bisa dilihat sebagai pihak yang terpisah. “Mereka bisa saling berkait, berkolaborasi, bahkan saling memanfaatkan. Tujuannya sama: melemahkan legitimasi pemerintahan dan menjaga kepentingan pribadi maupun kelompok. Itu sebabnya, aksi yang semula berangkat dari keresahan rakyat, akhirnya terkontaminasi menjadi kerusuhan besar,” tambahnya.

Bukti di lapangan menguatkan analisis tersebut. Di Jakarta, ribuan massa yang awalnya berorasi di depan Gedung DPR, pada 27 Agustus, mulai melempari pagar gedung dengan batu dan botol. Beberapa kendaraan dinas yang terparkir di halaman ikut dibakar. Di Surabaya, demonstrasi serupa berakhir ricuh setelah massa menyerbu kantor pemerintahan daerah. Sedangkan di Medan, kerusuhan justru meluas ke jalanan pusat kota, berujung penjarahan toko modern dan pusat perbelanjaan.

Kerugian materi akibat perusakan dan penjarahan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu, data kepolisian menyebut puluhan orang mengalami luka-luka, baik dari pihak aparat maupun masyarakat sipil. Rumah sakit di beberapa kota bahkan melaporkan melonjaknya korban yang harus dirawat akibat bentrokan.

Presiden Prabowo Instruksikan Tindak Tegas

Menanggapi situasi yang semakin tidak terkendali, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sikap tegas pemerintah. Dalam pernyataan resminya di Istana Negara, ia menekankan bahwa aksi yang awalnya bernuansa aspirasi rakyat telah ditunggangi pihak-pihak tertentu.

“Kegiatan ini bukan lagi sekadar demonstrasi, melainkan sudah mengarah pada teror dan makar. Saya telah memerintahkan Polri dan TNI untuk menindak tegas setiap aksi yang menjurus pada perusakan fasilitas umum, kekerasan, dan tindakan kriminal lainnya,” tegas Presiden.

Prabowo juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat dijamin dalam demokrasi, namun tidak boleh mengorbankan keamanan nasional. “Pemerintah terbuka terhadap kritik dan aspirasi rakyat. Tapi tindakan anarkis, apalagi yang merusak dan mengancam keselamatan masyarakat, tidak akan dibiarkan,” tambahnya.

Baca juga: Ahli Hukum UII Usul Presiden Bentuk Staf Khusus Negarawan untuk Atasi Krisis

Situasi Terkini: Ketegangan Mulai Menurun

Pasca pernyataan Presiden, aparat gabungan Polri dan TNI meningkatkan pengamanan di kota-kota besar. Ribuan personel diterjunkan untuk menjaga gedung pemerintahan, pusat ekonomi, hingga fasilitas publik yang rawan menjadi sasaran amuk massa.

Upaya itu cukup efektif, ketegangan di lapangan mulai berhasil dikendalikan. Meski sejumlah kelompok masyarakat masih menyuarakan ketidakpuasan terhadap DPR, tapi aksi tersebut dilakukan secara tertib dan damai

Jalan Panjang Menyelesaikan Krisis

Menurut Suparman Marzuki, pemerintah kini menghadapi tantangan ganda: meredam aksi anarkis sekaligus mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga negara, khususnya DPR. “Kalau aspirasi masyarakat tidak dikelola dengan baik, potensi kerusuhan akan selalu terbuka, karena ada aktor-aktor politik yang siap menunggangi,” ujar Suparman menutup analisisnya.

Situasi masih berkembang, dan pemerintah berjanji akan menindaklanjuti kasus penjarahan dan kerusuhan dengan proses hukum. Sementara itu, rakyat menunggu bukti konkret bahwa pemerintah mampu melindungi mereka sekaligus menegakkan keadilan di negeri ini.