jogjanetwork.id
Jakarta, 29 September 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan Presiden Prabowo Subianto kini terjerat krisis serius. Tercatat 8.649 anak mengalami keracunan sejak peluncurannya hingga September. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) per 27 September menunjukkan lonjakan drastis 3.289 kasus dalam dua pekan terakhir, memicu tuntutan evaluasi menyeluruh. Kritik tajam datang dari JPPI yang menilai respons pemerintah—hanya menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah—sebagai pendekatan tambal sulam yang berbahaya. Mereka mendesak investigasi mendalam untuk mengungkap kemungkinan kesengajaan, sabotase, atau motif politis yang bertujuan menjatuhkan citra pemerintahan Prabowo.
Baca juga: Tanya MBG, ID Card Wartawan CNN Indonesia Dicabut Istana
Kasus keracunan massal ini telah menyebar ke lebih dari 20 provinsi, dengan puncaknya pada pekan lalu (22-27 September) yang menimpa 2.197 anak. Alih-alih memenuhi janji gizi bagi 82 juta anak dan ibu hamil, program senilai Rp 450 triliun ini justru memicu trauma, keresahan orang tua, dan antrean panjang di rumah sakit. “Tangis anak-anak pecah di ruang kelas, bukan karena lapar, tapi karena makanan negara yang beracun,” tegas Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji dalam keterangan tertulisnya.
Data JPPI: Lonjakan Kasus dan Masalah Fundamental MBG
Berdasarkan pemantauan lapangan, JPPI mengungkap tiga akar masalah utama: pemahaman gizi buruk dengan menu seragam yang mengabaikan pangan lokal—bertentangan dengan jargon swasembada pangan; kepemimpinan BGN didominasi purnawirawan TNI ketimbang ahli gizi; serta eksklusi sekolah dan masyarakat sipil dari perencanaan, meski anggaran pendidikan tercaplok. “Keracunan hanyalah puncak gunung es. Ada pengurangan harga per porsi, konflik kepentingan, hingga pembungkaman suara kritis di sekolah,” ungkap Ubaid, menuntut penghentian sementara semua dapur MBG hingga reformasi total.
Baca juga: Rentetan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis
Ubaid menekankan bahwa ambisi kuantitas program ini—dijalankan terburu-buru untuk pencitraan politik—mengorbankan keselamatan anak. “Anak-anak adalah pemimpin masa depan, bukan prajurit yang bisa dikorbankan,” katanya. JPPI mendesak Presiden Prabowo untuk mereformasi BGN dengan tenaga profesional, membangun mekanisme transparan, dan melibatkan partisipasi publik penuh.
Respons Pemerintah: Tutup SPPG, Tapi Investigasi Belum Menyentuh Akar?
Pemerintah merespons cepat melalui Rapat Koordinasi Penanggulangan Kejadian Luar Biasa di Kemenkes pada Minggu (28/9). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan Presiden Prabowo memerintahkan investigasi menyeluruh semua kasus, penutupan sementara SPPG bermasalah, dan kewajiban Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk seluruh SPPG. Selain itu, Puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) akan memantau berkala, sementara biaya perawatan korban ditanggung penuh negara, seperti ditegaskan Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang.
Prabowo sendiri menyebut kasus ini “masalah besar” yang akan diatasi, dengan instruksi disiplin SOP kepada semua SPPG melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Kepala BGN Dadan Hindayana melaporkan penyebab utama seperti penyimpanan tidak layak dan rantai pasok lemah, tapi belum ada indikasi investigasi mendalam soal motif tersembunyi.
Namun, JPPI dan pengamat politik menilai langkah ini terlalu reaktif. “Menutup SPPG saja seperti memadamkan api dengan angin—masalah akar seperti konflik kepentingan dan dominasi militer di BGN tak tersentuh,” kata Ubaid. Pertanyaan kini mengemuka: apakah keracunan ini murni kelalaian, atau ada unsur kesengajaan dan sabotase? Beberapa analis menduga motif politis, mengingat MBG sebagai program unggulan Prabowo yang rentan dieksploitasi oposisi untuk menjatuhkan citra pemerintahan baru. Kasus serupa di Jember, di mana 4 sekolah menolak menu MBG berbau, memperkuat kecurigaan adanya ketidakpatuhan sistemik.
Desakan Reformasi: Dari Krisis ke Peluang Perbaikan
Hingga kini, investigasi Prabowo berjalan, tapi JPPI memperingatkan agar tak berhenti di permukaan. “Kami butuh transparansi penuh: apakah ada sabotase dari pihak internal atau eksternal yang ingin gagalnya MBG untuk agenda politis?” tanya Ubaid. Tanpa itu, program yang menjanjikan pemenuhan gizi justru berisiko jadi bencana nasional. Pemerintah berjanji evaluasi lanjutan, tapi publik menunggu bukti nyata—sebelum korban bertambah lagi.