jogjanetwork.id 12 September 2025
Ahli hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII), Suparman Marzuki, menyoroti gejolak sosial di Nepal sebagai pelajaran berharga bagi Indonesia. Menurutnya, protes massal yang dipicu larangan media sosial di Nepal bukan hanya soal kebebasan berekspresi, tapi juga hak hidup generasi muda yang bergantung pada platform digital.
Baca juga: Suparman Marzuki Sambut Baik Agenda Reformasi Polri
Dalam podcast dengan jogjanetwork, Suparman Marzuki menjelaskan bahwa sekitar 50% warga Nepal yang termasuk Gen Z hidup dan mencari nafkah dari media sosial. “Larangan sosmed oleh pemerintah Nepal sama artinya dengan merampas hak hidup Gen Z. Akhirnya, mereka marah dan terjadi amuk yang mengakibatkan kerusuhan besar,” ujarnya. Protes ini, yang dimulai akhir Agustus 2025, telah menewaskan setidaknya 19 orang dan melukai ratusan lainnya, dengan demonstran membakar gedung parlemen dan rumah pejabat sebagai bentuk kemarahan atas korupsi, nepotisme, dan pembatasan digital.
Pemerintah Harus Belajar Dari Kasus Nepal
Suparman, yang juga mantan anggota Komisi Yudisial, mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mengambil pelajaran dari peristiwa ini. “Tidak menutup kemungkinan apa yang terjadi di Nepal bisa terjadi di Indonesia. Karena itu, pemerintah harus memperbaiki diri, termasuk jangan gunakan UU ITE untuk membungkam generasi Z,” tegasnya. Ia menekankan bahwa semangat aktivisme digital Gen Z di Nepal—dari hashtag viral hingga aksi jalanan—mirip dengan gerakan anak muda Indonesia yang sering memanfaatkan platform seperti X, Instagram, dan TikTok untuk menyuarakan isu korupsi dan reformasi.
Peristiwa di Nepal dimulai ketika pemerintah memberlakukan larangan terhadap 26 platform sosmed utama, termasuk Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp, yang memicu gelombang protes Gen Z terbesar dalam sejarah negara itu. Meski ban tersebut akhirnya dicabut setelah bentrokan mematikan, dampaknya telah mengguncang stabilitas politik, dengan tuntutan anti-korupsi yang semakin kuat.
Di Indonesia, di mana Gen Z juga aktif dalam isu serupa seperti #ReformasiDikorupsi, peringatan Suparman ini relevan mengingat perdebatan seputar UU ITE yang sering dikritik sebagai alat pembungkaman kritik online. “Jangan sampai kebijakan represif memicu ledakan sosial seperti di Nepal,” pungkasnya.
Berita ini disusun berdasarkan wawancara dan data terkini dari peristiwa Nepal, yang terus menjadi inspirasi bagi gerakan global anak muda.