jogjanetwork.id 11 Agustus 2025 Di tengah situasi politik dan kemanusiaan yang kian genting, Menteri Keamanan Nasional Israel dari kubu sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, kembali
Penulis: Jonet1
Menjaga Marwah Hukum: Penasehat Hukum Tom Lembong ke KY
jogjanetwork.id 11 Agustus 2015 Pagi ini, suasana di gedung Komisi Yudisial (KY) Jakarta terasa berbeda. Rombongan penasehat hukum yang dipimpin Ari Yusuf Amir, pengacara
Kajian Neurosains: Rajin Ibadah, Tapi Jiwa Masih Gelisah
jogjanetwork.id 10 Agustus 2025 Ada yang datang mengadu, “Saya sholat lima waktu, membaca Al-Qur’an setiap hari, berdoa tanpa henti… tapi hati ini tetap tak
Korupsi Wakil Rakyat : Harga Sebuah Citra
jogjanetwork.id 8 Agustus 2025 Di Indonesia, menjadi wakil rakyat bukan cuma soal duduk di kursi empuk DPR, berpidato tentang kesejahteraan rakyat, atau berfoto dengan
Judol : Antara Penegakan Hukum dan Realitas Sosial
jogjanetwork.id 8 Agustus 2025 Film 21 (2008), film Hollywood ini menceritakan sekelompok mahasiswa MIT yang menggunakan keahlian matematika mereka untuk mengalahkan kasino di Las
Ketertarikan dan Keterikatan: Akar Masalah Kejiwaan
Jogjanetwork.id 8 Agustus 2025 Sholeh UG Pernahkah kamu merasa gelisah karena seseorang tidak membalas pesanmu? Padahal dia mungkin sedang sibuk. Tapi karena keterikatanmu padanya,
DPR Lembaga Perwakilan Tanpa Periodisasi dan Pengawasan
Despan Heryansyah Direktur Riset Pusham UII dan Dosen Fakultas Hukum UII Lembaga perwakilan, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), memiliki anomali bawaan lahir yang sampai
Efek Halo: Sihir Psikologis yang Sering Kita Abaikan
jogjanetwork.id 7 Agustus Pernah nggak, kamu ketemu orang baru, terus belum lima menit ngobrol tapi udah merasa “kayaknya dia pintar, baik, dan sukses”? Padahal
Royalti dan Lagu Indonesia Raya: Nasionalisme Bayar Tunai
jogjanetwork.id 7 Agustus 2005 Kalau kamu termasuk yang ikut nyanyi pelan-pelan, merem, dan tiba-tiba merinding setiap kali lagu Tanah Airku diputar seusai timnas Indonesia
Pemblokiran Rekening oleh PPATK, Perlu Ada Class Action
Tindakan PPATK tetap dapat diproses secara hukum, baik melalui gugatan ke pengadilan, pelaporan ke Komnas HAM, maupun ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi