jogjanetwork.id 12 September 2025
Di tengah hembusan angin September yang masih membawa aroma asap dari demonstrasi besar-besaran Agustus lalu, Istana Merdeka menjadi saksi pertemuan yang mungkin mengubah wajah penegakan hukum Indonesia. Pada Kamis, 11 September 2025, Presiden Prabowo Subianto menyambut para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB)—sekelompok intelektual, agamawan, dan aktivis lintas agama—dalam dialog yang berlangsung hampir tiga jam. Di ruangan yang biasanya dipenuhi protokol kaku, suasana terasa lebih hangat, meski sarat dengan tuntutan mendalam.
Baca juga: Kebebasan Berpendapat dan Perintah Tindakan Tegas
“Saya kira yang jelas kami mendapat banyak informasi, penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu dipahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik sehingga dialog kita hari ini, malam ini sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” kata Quraish Sihab, salah seorang peserta pertemuan, sebagaimana ditulis di situs Sekretariat Negara.
Di akhir pertemuan itu, Prabowo memberikan lampu hijau: ia setuju membentuk komisi reformasi kepolisian, sebuah langkah yang dinanti banyak pihak setelah gelombang protes yang menewaskan satu nyawa dan melukai ratusan lainnya.
Agustus Kelabu
Cerita ini bermula dari jalanan Jakarta yang panas pada akhir Agustus 2025. Ribuan demonstran, mayoritas anak muda dan mahasiswa, turun ke jalan menentang tunjangan mewah bagi anggota DPR, ketidaksetaraan ekonomi, dan pemotongan anggaran pendidikan serta kesehatan. Namun, apa yang dimulai sebagai protes damai berubah menjadi kekacauan ketika Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 28 tahun, tewas setelah ditabrak kendaraan taktis polisi di depan Gedung DPR.
Kematiannya menjadi simbol: seorang pekerja yang berjuang di tengah pengangguran tinggi, dihantam oleh aparat yang seharusnya melindungi. Protes menyebar ke Bandung, Surabaya, dan kota-kota lain, dengan ribuan perempuan berpakaian pink membawa sapu sebagai lambang “membersihkan negara dari kekerasan polisi dan korupsi”. Lebih dari 3.000 orang ditangkap, dan polisi menembakkan gas air mata bahkan ke kampus universitas, memicu kritik dari Human Rights Watch yang menyerukan akhir dari “penindasan berlebihan”.
Baca juga: Gelombang Protes Gen Z Porak Porandakan Nepal
Prabowo, yang mendekati satu tahun kepemimpinannya pada Oktober mendatang, menghadapi ujian pertama yang serius. Mantan jenderal ini, yang pernah dilarang masuk AS karena dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, sempat membatalkan kunjungan ke China untuk memantau situasi. Namun, ia akhirnya pergi, meninggalkan instruksi tegas kepada pasukan keamanan untuk “bertindak tegas terhadap kekerasan massa”.
Reformasi Total Polri
Respon itu menuai kontroversi, terutama ketika ia menyebut sebagian protes menunjukkan tanda “terorisme dan pengkhianatan”. Di balik itu, Prabowo juga melakukan reshuffle kilat: mengganti lima menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang rumahnya dirusak demonstran. Langkah ini dilihat sebagai upaya meredam amarah publik, tapi bagi banyak pengamat, itu baru permulaan.
Kembali ke pertemuan dengan GNB, dialog itu bukan sekadar formalitas. Tokoh seperti Lukman Hakim Saifuddin dan perwakilan agama lain menyampaikan aspirasi rakyat: reformasi total Polri, investigasi independen atas kekerasan aparat, dan pembebasan aktivis yang ditahan. Prabowo berjanji membentuk komisi reformasi Polri dalam waktu dekat, yang akan mengevaluasi struktur, personel, dan prosedur kepolisian. Ini momen tepat untuk reformasi setelah 10 tahun Polri ‘dianakemaskan’ era sebelumnya. Pada era Jokowi polisi aktif ditempatkan di jabatan sipil—sebuah praktik yang melanggar semangat Reformasi 1998.