jogjanetwork.id 13 September 2025
Isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo kian santer. Sejak dilantik pada 25 Februari 2021 oleh Presiden Joko Widodo, Listyo Sigit telah memimpin Polri selama lebih dari empat tahun penuh gejolak. Namun, kini, suara-suara kritis dari masyarakat sipil bergema kencang: “Sudah waktunya pergantian!” Desakan ini bukan sekadar angin lalu, melainkan lahir dari kekecewaan mendalam atas kegagalan menangani kerusuhan-kerusuhan besar yang mewarnai masa jabatannya, terutama aksi demonstrasi yang berujung ricuh pada Agustus 2025.
Baca juga: Bertemu GMB Prabowo Berjanji Akan Reformasi Polri
Bayangkan hiruk-pikuk jalanan ibu kota dua pekan lalu: ribuan demonstran menuntut reformasi, tapi apa yang terjadi? Gas air mata, bentrokan brutal, dan luka-luka yang tak kunjung sembuh. Desakan untuk mencopotnya pun membuncah, dengan ratusan elemen masyarakat sipil bergabung dalam koalisi yang mendesak Presiden Prabowo Subianto bertindak cepat. Tak hanya itu, pengamat politik dan militer Selamat Ginting bahkan memprediksi pergantian bisa terjadi secepat Oktober mendatang, di tengah tekanan yang kian menumpuk.
Reformasi Polri
Latar belakang desakan ini tak lepas dari perjalanan panjang Listyo. Sebagai Kapolri pertama dari kalangan intelijen modern, ia datang dengan janji “prediktif, preventif, dan proaktif”. Empat tahun kemudian, realitas terasa berbeda. Pandemi COVID-19, konflik sosial pasca-pemilu 2024, hingga kerusuhan terbaru—semua meninggalkan noda di catatan kinerjanya. “Listyo dinilai gagal menangani kerusuhan, yang justru memperlemah legitimasi Polri,” tulis laporan dari Institut Studi Eksekutif dan Strategi Sosial (ISESS), menekankan bahwa pencopotan saja tak cukup; revisi UU Kepolisian diperlukan untuk reformasi sejati.
Baca juga: Komnas HAM Ingatkan Aparat dalam Menindak Perusuh
Di balik layar Istana, rumor pun berputar kencang. Presiden Prabowo dikabarkan telah mengirim surat usulan ke DPR, menawarkan dua nama calon pengganti: Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, Wakil Kapolri saat ini yang baru dilantik Agustus lalu, dan Komjen Pol. Syahardiantono, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri yang dikenal tangguh dari angkatan 1991. Dedi, dengan gelar profesornya dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, membawa nuansa akademis—seorang pemikir yang pernah memimpin Kapolda Kalimantan Tengah di masa sulit. Sementara Syahardiantono, seangkatan dengan Listyo, punya pengalaman lapangan dari Kadiv Propam hingga Kabaintelkam, menjadikannya sosok “prajurit garis depan” yang siap hadapi badai.
DPR Belum Terima Surat
Namun, benarkah surat itu sudah tiba? Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantahnya tegas. “Hingga saat ini, DPR belum menerima surat resmi dari Presiden terkait isu pergantian Kapolri,” katanya pada 12 September 2025. Meski pengangkatan Kapolri adalah hak prerogatif presiden, persetujuan DPR tetap esensial—sebuah checks and balances yang ditegaskan Mahkamah Konstitusi. Isu ini mencuat pasca-mutasi besar Polri Agustus 2025, yang menggerakkan 61 perwira tinggi, seolah memberi sinyal perubahan besar di depan mata.
Bagi sebagian kalangan, seperti yang disuarakan Satu Nusa, drama pergantian ini hanyalah pengalihan dari isu struktural. “Reformasi Polri harus perkuat sistem, bukan sekadar ganti orang,” tegas mereka, menyoroti bagaimana opini publik yang reaktif bisa mengikis fondasi institusi. Tapi bagi yang lain, ini momen krusial. Apakah Dedi atau Syahardiantono akan menjadi pahlawan baru? Atau, akankah Listyo bertahan, membuktikan bahwa badai ini hanyalah ujian sementara?
Saat senja menyelimuti gedung DPR, satu hal pasti: Indonesia sedang di persimpangan. Pergantian Kapolri bukan hanya soal nama, tapi soal kepercayaan publik yang rapuh. Dan di tengah desakan yang tak kunjung reda, jawaban dari Istana tak lagi bisa ditunda.