Aji Dedi Mulawarman
Dewan Pakar Peneleh Research Institute
Ketua Yayasan Sekolah Islam Bani Hasyim
Dosen Tetap Universitas Brawijaya
Tahun 2003 merupakan titik balik kesadaran saya melihat realitas negeri ini. Dan pada akhirnya dari pengusaha yang lumayan sukseslah, tetapi karena terlalu sering bertemu dengan manusia-manusia karet di Jakarta, maka saya memutuskan mundur perlahan dari dunia bisnis yang terlalu jahat dan korup itu.
Tidak perlu penjelasan mengapa jahat dan korup kan? Yang jelas saya pada akhirnya sejak 2003-2008 sekolah lagi dan nyemplung jadi dosen, yang lumayanlah “moralitas” yang dihadirkan di situ masih dapat ditolelir, bahkan saya bisa berkarya dengan mendirikan lembaga baru bersama anak muda, Aktivis Peneleh, di bawah Yayasan Peneleh Jang Oetama. Bukan hanya dengan anak muda, kami, para dosen yang masih punya nurani, berinteraksi dengan banyak kalangan, seperti jurnalis, budayawan, aktivis tua membentuk apa yang kami jalankan, yaitu Peneleh Research Institute.
Tulisan ini merupakan bagian dari liputan khusus tentang Tanggapan atas Pidato Tahunan Presiden Prabowo pada Sidang Tahunan MPR. Redaksi menyebutnya dengan menggunakan istilah yang dipakai presiden: Serakahonomic.
- Serakahonomic: Rakyat Menunggu Realisasi Pidato Prabowo
- Manipulasi Beras: Pidato Prabowo Dan Skandal Beras Oplosan
- Kepastian Hukum Untuk Pertumbuhan Ekonomi
- Serakahnomics: Bayang-Bayang 80 tahun Ekonomi Indonesia
- Retorika Kampanye yang Kosong, Rakyat Harus Tetap Kritis!
Darah Juang
Darah aktivis memang tak bisa lepas dari masa lalu. Saya sejak kuliah di Jogja, mulai tahun 1988 hingga 1994 ditempa menjadi aktivis HMI MPO yang saat itu sedang berada di titik terendah perlawanannya terhadap rezim Orde Baru. Setiap kali mengadakan perkaderan harus kucing-kucingan dengan para aparat yang mestinya menjadi orang tua yang membimbing kami memahami dan menjalani realitas kebenaran yang diinginkan semua kita anak bangsa.
Belum lagi kalau kami melakukan agenda pertemuan, selalu saja para orang tua kami sibuk mengawasi dan bahkan masuk ke ruang rapat dan membubarkan acara. Toh 1998, Orde Baru tumbang, dan kami MPO merasa jadi pahlawan negeri ini, meski hari-hari ini MPO jadi bagian dari entah kebenaran yang mana.
Titik kesadaran 2003-2008 itulah yang kemudian pula mendorong aktivitas sosial dan kebudayaan hingga kini untuk membangun apa yang kami sebut dengan Cultural Drift, agenda kebudayaan yang memang lama tetapi menjadi warisan masa depan untuk negeri ini menjadi lebih baik dari hari ini. Kami tahu, alumni aktivis masa lalu yang bisa jadi dengan kacamata kebenaran kita sendiri melihat bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mendasar, yakni penyimpangan dari nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 Pasal 33.
Masalah ini berakar pada paradigma kapitalistik yang telah menghegemoni ruang kesadaran para pemangku kebijakan. Akibatnya, sistem pendidikan, politik, dan ekonomi terjebak dalam lingkaran keserakahan yang merugikan bangsa.
Tiga Ancaman
Tiga faktor utama yang menjadi penyebab masalah ini adalah, pertama Hegemoni Kuasa, melalui desain Sains Pengetahuan Nasional, paradigma asing yang kapitalistik dan hegemonik telah menguasai cara berpikir bangsa. Dampaknya, kedua, Paradigma Kapitalistik inilah yang kemudian menerabas pikiran dan laku para pemangku kebijakan terjebak dalam pola pikir yang berorientasi pada keuntungan pribadi dan kelompok, korup, politik “demokrasi” aba-abal berorientasi kuasa bukan negarawan. Baik politisi, aparat, pejabat, pengusaha, semua sama, semuanya mengukur menggunakan kacamata materialisme.
Akhirnya, dampak lanjutannya adalah pola pikir dan laku lambat laun membentuk secara evolutif masif, apa yang biasa saya sebut dengan mentalitas AMOR, Agnostik, Materialistik, Oportunistik, Rasionalistik, yang mendorong perilaku serakah dan individual.
Bukan hanya di ruang negara, bisnis, birokrasi, politik dan ekonomi. Praksisnya di dunia pendidikan lebih dahsyat lagi. Kebijakan seperti PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) yang digodok para manusia AMOR telah mengubah kampus menjadi institusi liberal yang lebih fokus pada keuntungan finansial daripada kualitas pengajaran.
Dosen dan tenaga pengajar terjebak dalam urusan administrasi dan pengejaran capaian akademik semu seperti publikasi di jurnal Scopus yang juga bernilai liberal kapitalistik, alih-alih mengutamakan proses pembelajaran yang bermakna. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan sering kali memiliki mentalitas oportunis, bahkan merasa wajar untuk merampas hak orang lain. Ketika mereka menjadi pemangku kebijakan, paradigma kapitalistik ini terus dilanggengkan, memperburuk kondisi sosial-ekonomi bangsa.
Saya melihat memang sangat sulit membebaskan diri dari lingkaran setan ini, karena ini butuh agenda kultural evolutif yang lama bagi pembenahan Indonesia di masa depan. Tetapi memang sudah saat perlu melakukan perlawanan terhadap kolonisasi paradigma, pendidikan, politik dan ekonomi. Solusi ini harus berlandaskan pada visi Paradigma Nusantara, Pendidikan Nusantara, serta Birokrasi, Politik dan Ekonomi Nusantara. Berikut langkah-langkah konkret yang dapat diambil.
Pertama, Perlawanan Paradigmatik dengan cara mengganti paradigma kapitalistik dengan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal Nusantara. Agenda paradigmatik membangun kesadaran kritis untuk melawan hegemoni pemikiran asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Kita perlu mendesain Paradigma Sains berbasis Nusantara sebagai pusat Sains di seluruh negeri.
Itulah yang saya sebut Paradigma Nusantara yang Hidup. The Nusantara Living Science. Kita tidak menolak apa yang baik dari luar, tetapi semua yang dari luar harus dicocokkan dengan Paradigma kita sendiri, bukan sebaliknya. Belajar dari luar boleh, tapi jangan jadi pecundang selamanya. Kita punya tradisi Sains dan Teknologi ribuan tahun dan juga kekuatan yang sudah maju hingga hari ini, dan bisa jadi sudah lebih maju dari dunia luar, tinggal bagaimana kita melakukan redesain sesuai dengan realitas masa kini dan masa depan.
Kedua, Perlawanan Pendidikan. Kita perlu melakukan rereformasi sistem pendidikan yang cenderung pasrah pada nilai AMOR-kolonialistik. Prioritaskan pengajaran yang bermakna dan berintegritas, bukan sekadar pengejaran jabatan atau publikasi ilmiah. Hasilkan lulusan yang berkarakter kuat dan berkesadaran sosial dengan selalu mengedepankan mentalitas keadilan di atas segalanya, dalam ruang batin Ilahiah. Bukan sibuk minta-minta lembaga luar agar kampus diakui secara internasional melalui akreditasi pro global yang bisa jadi sangat berseberangan dengan nilai-nilai Nusantara.
Jangan pula kita bingung memberi permen kepada pemuda kita dan mengirim mereka ke luar negeri, tetapi bagaimana sistem pendidikan Nusantara menjadi mercusuar peradaban dunia. Saya kira kampus-kampus yang ribuan bertebaran sudah mumpuni melakukannya, tinggal bagaimana kita percaya diri bahwa kita bisa, dan kita adalah Pembawa Panji Nusantara.
Ketiga, Perlawanan Birokrasi, Politik dan Ekonomi dengan cara mengembalikan sistem birokrasi, politik dan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan dan keadilan sosial, sesuai amanat UUD 1945. Kita dapat belajar dari sistem kenegaraan, politik, dan ekonomi dari The Founding Fathers hingga para leluhur yang dapat membawa peradaban Nusantara berumur ratusan tahun dan dikagumi oleh bangsa-bangsa lain.
Ekonomi, misalnya sebagai contoh, memang Pasal 33 harusnya diturunkan secara sadar menggunakan logika Nusantara dan bukan basa basi politik di bibir tetapi praksisnya liberal. Karena mental seperti ini adalah bentuk Kemunafikan Sejati. Urusan kesenjangan sosial dengan kebijakan yang pro-rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan bersama akan terwujud kalau kita tidak punya mental Londo Bulak, mental suka copy paste sistem dari luar, dan menjilat dari negeri luar.
Dengan kembali ke akar bangsa dan melawan kolonisasi paradigma, pendidikan, serta ekonomi, Indonesia dapat mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan berdaulat. Perlawanan ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Bersama-sama, kita dapat membangun kembali Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai luhur dan kearifan lokal Nusantara. Mari kita wujudkan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan berkeadilan sosial dalam ruang-ruang kesadaran ber-Ketuhanan, BerKeadaban, dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa! Merdeka!!!!
Singosari, 17 Agustus 2025