jogjanetwork.id
Di tengah sorotan gemerlap perjalanan antar-kota yang supercepat, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh—kebanggaan nasional yang meluncur operasional pada 2 Oktober 2023—kini terperangkap dalam kabut dugaan korupsi yang pekat. Proyek ambisius ini, yang digarap melalui PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) sejak 2015 dengan skema patungan 60% Indonesia dan 40% China, menelan biaya mencapai USD 7,3 miliar atau sekitar Rp116 triliun. Namun, di balik kecepatan 350 km/jam yang menghubungkan ibu kota dan kota kembang, tersembunyi cerita gelap: penggelembungan anggaran atau mark-up yang konon mencapai tiga kali lipat dari estimasi awal.
Baca juga: Di Tengah Krisis Publik Kangen pada Sat-Set-nya Mahfud MD
Bom waktu ini meledak lewat suara mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD. Pada 14 Oktober 2025, melalui video di kanal YouTube pribadinya “Mahfud MD Official”, ia mengungkap dugaan tindak pidana korupsi berupa mark-up biaya per kilometer rel Whoosh. “Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat,” ujar Mahfud, menyoroti bahwa angka ini jauh melambung dibandingkan proyek serupa di negara lain.
Ia bahkan mengklaim telah diminta melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), meski hingga kini laporan resminya masih ditunggu. Pengakuan Mahfud ini bukan sekadar tuduhan; ia seperti membuka tabir pada proyek strategis nasional yang sempat dijuluki “mercusuar” era Presiden Joko Widodo, tapi kini dianggap sebagai bom waktu utang yang menggerogoti keuangan negara.
Tak hanya itu, sorotan juga tertuju pada tokoh-tokoh kunci. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi terseret dalam pusaran tudingan, dengan pakar kebijakan publik seperti Said Didu bertanya lantang: “Kenapa lu tanda tangani?” Luhut Binsar Pandjaitan, yang dulu menangani koordinasi proyek, juga disebut tahu “kebusukan” barang impor dari China yang bermasalah, tapi tetap melanjutkan.
Proyek ini, yang masuk Proyek Strategis Nasional via Perpres No. 3 Tahun 2016, kini menjadi cermin kegagalan tata kelola: dari cost overrun yang membengkak hingga beban utang yang menjerat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemegang saham mayoritas di PT Penanaman Modal BUMN Infrastruktur (PSBI). KAI, misalnya, terpukul parah dengan kerugian signifikan akibat jaminan utang KCIC, sementara deretan BUMN lain ikut kena getahnya.
KPK Gaspol Selidiki, Publik Diminta Jadi Mata dan Telinga
Respons cepat datang dari KPK, yang pada 27 Oktober 2025 secara resmi mengonfirmasi bahwa dugaan korupsi Whoosh telah memasuki tahap penyelidikan sejak awal 2025. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa lembaga antirasuah ini tidak hanya menunggu laporan Mahfud, tapi telah mengumpulkan bukti secara mandiri. “Kami terbuka menerima informasi dari publik,” ujar Asep, mengajak warga menjadi whistleblower dalam mengungkap modus mark-up yang masih didalami. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menambahkan bahwa penyelidikan mencakup potensi kerugian negara dan gratifikasi, meski detail modus belum diungkap untuk menjaga integritas proses.
Eva Chairunisa, General Manager Corporate Secretary KCIC, menyatakan perusahaan menghormati proses hukum KPK dan siap kooperatif. “Untuk informasi lainnya, satu pintu di KPK,” katanya singkat, menolak berkomentar lebih lanjut. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan pihak China disebut bersedia berdiskusi soal restrukturisasi utang, termasuk audit keuangan untuk membenahi tata kelola. Namun, di lapangan, proyek Whoosh terus beroperasi normal, melayani ribuan penumpang harian dari Stasiun Halim ke Tegalluar—sebuah ironis di mana kecepatan rel kontras dengan lambatnya keadilan.
Kasus ini bukan hanya soal angka miliaran, tapi pelajaran berharga bagi proyek infrastruktur masa depan. Dengan animo publik yang tinggi, KPK berharap penyelidikan ini tak berhenti di kertas; ia harus lahirkan akuntabilitas nyata. Whoosh, yang sempat jadi simbol kemajuan, kini menjadi ujian: apakah Indonesia siap membersihkan rel-relnya dari korupsi, atau biarkan bom waktu ini meledak lebih besar? Hingga kini, masyarakat menanti, apakah Mahfud akan maju ke depan, dan KPK akan temukan akhir cerita yang adil.