Beijing, 29 September 2025 – Pengadilan Rakyat Menengah Changchun, Provinsi Jilin, China, pada Minggu (28/9) menjatuhkan hukuman mati dengan penangguhan dua tahun kepada Tang Renjian, mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China. Vonis ini diberikan atas kasus suap yang melibatkan nilai mencapai lebih dari 268 juta yuan (sekitar Rp 600 miliar atau US$38 juta), yang diterima Tang antara 2007 hingga 2024. Hukuman ini merupakan bagian dari kampanye anti-korupsi ketat yang digulirkan Partai Komunis China (PKC) di bawah Presiden Xi Jinping.
Baca juga: Prabowo Redam Gejolak dengan Amnesti dan Abolisi
Menurut putusan pengadilan, Tang memanfaatkan jabatannya untuk memihak operasi bisnis, kontrak proyek, dan penyesuaian jabatan, yang menyebabkan kerugian parah bagi kepentingan negara dan rakyat. Selain hukuman mati yang ditangguhkan—artinya eksekusi bisa diubah menjadi penjara seumur hidup jika Tang tidak melakukan pelanggaran lagi selama dua tahun—ia juga dicabut hak politik seumur hidup, seluruh harta pribadinya disita, dan keuntungan ilegalnya disita untuk diserahkan ke kas negara.
Sidang kasus ini digelar pada 25 Juli lalu, di mana Tang mengaku bersalah dan menyatakan penyesalan mendalam. Pengadilan mempertimbangkan faktor meringankan seperti kerjasamanya dengan penyelidik, pengakuan kesalahan, dan pengembalian sebagian dana ilegal sebagai alasan untuk memberikan penangguhan. “Tindakan Tang Renjian telah menimbulkan kerusakan serius terhadap kepentingan negara dan rakyat, sehingga hukuman mati pantas diberikan,” tegas pernyataan resmi pengadilan, seperti dilaporkan Xinhua.
Latar Belakang Kasus: Dari Pejabat Lokal hingga Menteri Pusat
Tang Renjian, 65 tahun, menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan sejak Oktober 2023 hingga dipecat pada Mei 2025 atas dugaan pelanggaran disiplin partai. Sebelum itu, ia meniti karier panjang di sektor pertanian, mulai dari jabatan lokal di Provinsi Gansu hingga menjadi Wakil Menteri Pertanian pada 2017. Kasusnya terungkap melalui investigasi Komisi Disiplin Sentral PKC, yang menangkapnya pada Juni 2025.
Media resmi China, termasuk Xinhua, menyoroti bahwa korupsi Tang melibatkan jaringan luas di sektor pertanian, yang krusial bagi keamanan pangan negara dengan populasi 1,4 miliar jiwa. “Kasus ini menunjukkan komitmen tegas PKC untuk membersihkan korupsi di tingkat tinggi, tanpa pandang bulu,” tulis Xinhua dalam laporan lengkapnya. Hukuman mati dengan penangguhan telah menjadi instrumen umum dalam kampanye anti-korupsi sejak 2015, dengan lebih dari 100 pejabat tingkat menteri dihukum serupa, meski eksekusi jarang dilakukan jika ada kerjasama.
Dampak pada Sektor Pertanian dan Respons Publik
Vonis ini datang di tengah tantangan pertanian China, seperti banjir dan kekeringan yang mengancam produksi padi. Analis memperingatkan bahwa pengungkapan korupsi di kementerian bisa memperlambat program subsidi petani dan impor biji-bijian. Namun, publik China, melalui platform Weibo, mayoritas mendukung vonis keras, dengan tagar #AntiKorupsiPKC mencapai jutaan views. “Ini pesan kuat bagi pejabat: kekuasaan untuk rakyat, bukan kantong pribadi,” komentar seorang netizen.
Xinhua menekankan bahwa Tang telah kehilangan keanggotaan PKC dan pensiunnya dicabut. Kasus ini melanjutkan deretan hukuman berat terhadap pejabat tinggi, termasuk mantan Menteri Keuangan yang dihukum seumur hidup tahun lalu. Hingga kini, belum ada banding resmi dari pihak Tang, dan pengadilan menyatakan vonis dapat dieksekusi setelah masa penangguhan berakhir jika diperlukan.