Menguat Desakan Penghentian Program Makan Bergizi Gratis

jogjanetwork.id 22 September 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai warisan kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto sejak awal tahun, kini memasuki babak krusial. Harapan besar untuk meningkatkan gizi anak bangsa justru berubah menjadi gelombang kekhawatiran publik setelah sederet kasus keracunan massal menimpa ribuan siswa di berbagai daerah.

Baca juga: Perang Dagang AS-China: Mampukah Amerika Menjinakkan TikTok?

Berdasarkan catatan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), lebih dari 5.360 anak di 17 provinsi dilaporkan menjadi korban. Angka ini bukan hanya statistik—di baliknya ada wajah pucat anak-anak sekolah, orang tua yang panik, hingga ruang-ruang kelas yang mendadak kosong.

Dari Harapan Jadi Kekhawatiran

Suasana ceria di sekolah mendadak berubah mencekam ketika ratusan siswa di Garut, Jawa Barat, jatuh sakit hampir bersamaan. Dalam kurun 16–18 September 2025, 569 hingga 657 siswa dilaporkan mual, pusing, dan muntah setelah menyantap menu MBG. Kasus serupa terjadi di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, di mana ratusan anak harus dilarikan ke puskesmas karena olahan ikan cakalang yang diduga basi.

Tak berhenti di situ, laporan muncul dari Sleman, Cianjur, Lamongan, dan beberapa daerah lain. Penyebabnya berulang: makanan basi, kontaminasi bakteri seperti E. coli dan Salmonella, hingga pelanggaran prosedur standar di dapur penyedia makanan.

DPR dan KPAI: Saatnya Moratorium

Menyikapi kondisi ini, suara keras muncul dari Senayan. Netty Prasetiyani, anggota Komisi X DPR RI, menegaskan perlunya moratorium MBG.

“Program ini baik, tapi pelaksanaannya bermasalah. Kami minta pemerintah hentikan sementara untuk perbaikan menyeluruh, termasuk pengawasan dapur, kualitas bahan, dan distribusi,” ujarnya dalam rapat dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Nada serupa datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Mereka menyoroti lemahnya koordinasi antara BGN, BPOM, dan pemerintah daerah, serta menuntut adanya transparansi yang selama ini dinilai minim.

Baca juga: Rencana Komdigi Pembatasan Akun: Lagu Lama yang Berbahaya

BGN Minta Maaf

Di sisi lain, pemerintah berusaha meredam kegelisahan publik, Badan Gizi Nasional, menyampaikan permintaan maaf keracunan massal yang diduga terjadi akibat konsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. BGN berjanji memperbaiki SOP, memperketat pengawasan dapur penyedia makanan, hingga memastikan uji laboratorium oleh BPOM berjalan rutin.

Padahal pemerintah telah menargetkan “nol insiden” ke depan. Meski begitu, hingga kini belum ada keputusan resmi soal penghentian sementara program. Bagi orang tua, janji perbaikan belum cukup. Orang tua siswa akan lebih memilih membekali anaknya makan dari rumah.

Bukan hanya kesehatan yang terguncang, tapi juga ekonomi. Indef mencatat kerugian mencapai miliaran rupiah, dari biaya perawatan medis hingga dampak turunnya kepercayaan masyarakat.

Menanti Arah Baru

Di tengah sorotan publik, KPAI dan JPPI sepakat: pemerintah perlu membentuk tim independen. Tim ini diharapkan melibatkan ahli gizi, auditor kesehatan, dan perwakilan masyarakat untuk memastikan evaluasi berjalan transparan dan komprehensif.

Dengan anggaran fantastis hingga Rp70 triliun, program MBG sejatinya dimaksudkan sebagai investasi kesehatan generasi bangsa. Namun, sederet insiden yang terjadi kini menempatkan pemerintah pada ujian serius: apakah MBG bisa diselamatkan melalui evaluasi total, atau justru kehilangan kepercayaan publik sejak dini?

Publik masih menunggu langkah konkret. Sementara itu, trauma para orang tua dan ketakutan anak-anak di ruang kelas menjadi pengingat nyata bahwa program bergizi tidak boleh berubah menjadi program yang membahayakan.