jogjanetwork.id 26 september 2025
New York, 26 September 2025 – Pesawat kepresidenan Israel, “Wing of Zion”, yang membawa Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ke Sidang Umum PBB di New York, mengambil rute memutar yang tidak biasa, menghindari ruang udara Prancis dan sebagian besar Eropa, diduga karena kekhawatiran akan penangkapan terkait surat perintah Pengadilan Pidana Internasional (ICC). Penerbangan ini, yang berangkat dari Bandara Ben Gurion pada Rabu malam, menambah jarak tempuh sekitar 600 kilometer, melewati Laut Mediterania, hanya menyentuh ruang udara Yunani dan Italia secara singkat, sebelum melintasi Atlantik via Selat Gibraltar. Langkah ini mencerminkan ketegangan diplomatik Israel di tengah tuduhan kejahatan perang di Gaza.
Baca juga: Italia, Spanyol dan Yunani Kawal Armada Sumud Global
Data pelacakan dari FlightRadar24 menunjukkan rute panjang ini dipilih untuk menghindari negara-negara anggota ICC seperti Prancis, yang secara hukum wajib menegakkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant, yang diterbitkan pada November 2024 atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penggunaan kelaparan sebagai metode perang di Gaza. Meskipun Prancis mengonfirmasi telah memberikan izin ruang udara, delegasi Israel memilih rute alternatif tanpa penjelasan resmi, seperti dilaporkan CNN [CNN]. Sumber diplomatik Prancis menyebut keputusan ini “mencerminkan kecemasan Israel terhadap ICC,” meskipun Prancis sebelumnya menyatakan tidak akan menangkap Netanyahu.
Rute Memutar: Strategi Menghindari Risiko Hukum ICC
Ini bukan pertama kalinya Netanyahu mengubah rute penerbangan untuk menghindari risiko hukum. Pada Juli 2025, pesawatnya juga mengambil jalur serupa, memicu kritik dari pelapor khusus PBB Francesca Albanese, yang menuduh Yunani, Italia, dan Prancis memberikan “jalan aman” bagi Netanyahu, menurut The Guardian [The Guardian]. Kali ini, penghindaran ruang udara Prancis menandai langkah yang lebih tegas, terutama setelah pengakuan negara Palestina oleh Prancis, Inggris, dan Portugal minggu ini—langkah yang dikecam Netanyahu sebagai “kapitulasi memalukan.” Media Israel seperti Ynetnews melaporkan bahwa rute ini dipilih untuk memastikan pendaratan darurat hanya di wilayah “aman” seperti pangkalan militer AS, dengan pembatalan perjalanan beberapa jurnalis untuk menghemat bahan bakar [Ynetnews].
Pakar hukum internasional, Sergey Vasiliev dari Universitas Leiden, memperingatkan bahwa izin ruang udara sebelumnya oleh negara-negara Eropa menciptakan preseden berbahaya yang melemahkan ICC, seperti dikutip Al Jazeera [Al Jazeera]. Slovenia bahkan telah melarang Netanyahu memasuki wilayahnya, menyusul Irlandia dan Spanyol, yang menegaskan komitmen pada surat perintah ICC. Sementara itu, Israel bersikeras tuduhan ICC “antisemitik” dan menolak yurisdiksinya.
Isolasi Diplomatik dan Tantangan Keadilan Global
Netanyahu dijadwalkan berpidato di Sidang Umum PBB pada Jumat dan bertemu Presiden AS Donald Trump, yang juga menolak otoritas ICC. Namun, keputusan menghindari ruang udara Prancis mencerminkan isolasi diplomatik Israel yang semakin dalam. Qatar dan Yordania menyebut Netanyahu “pembuat perang” di forum PBB, sementara aktivis hak asasi manusia menyambut langkah ini sebagai pengakuan implisit atas kekuatan surat perintah ICC, menurut Reuters [Reuters]. Ketegangan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang mendorong pengakuan Palestina, juga memengaruhi keputusan ini.
Langkah Netanyahu ini menyoroti paradoks global: Di satu sisi, ia berupaya menjaga pengaruh diplomatik di PBB; di sisi lain, ia terpaksa menghindari sekutu tradisional seperti Prancis karena tekanan hukum internasional. Dengan Gaza masih berada dalam krisis kemanusiaan—2,4 juta penduduk menghadapi kelaparan akibat blokade sejak 2023—pertanyaan mendasar tetap: Akankah keadilan internasional mampu menembus tembok politik kekuasaan?
Satu tanggapan untuk “Netanyahu Hindari Udara Prancis Takut Penangkapan ICC”