Rentetan Kasus Keracunan Program Makan Bergizi Gratis

jogjanetwork.id 22 September 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Januari 2025, menghadapi sorotan tajam akibat laporan keracunan massal yang menimpa lebih dari 5.360 anak di 17 provinsi, menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Kasus-kasus ini dipicu oleh makanan basi, kontaminasi bakteri seperti E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berikut adalah rangkuman kasus keracunan utama yang terjadi hingga September 2025 dalam bentuk narasi.

Baca juga: Menguat Desakan Penghentian Program Makan Bergizi Gratis

Daftar Kasus Keracunan

Kasus keracunan pertama mencuat pada 16 Januari 2025 di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Jawa Tengah. Tercatat 40 siswa mengalami keracunan setelah menyantap ayam goreng tepung basi dan ca wortel akibat kesalahan penyimpanan. Makanan tersebut ditarik dan diganti dengan telur rebus, diikuti evaluasi dapur lokal.

Antara Januari dan Februari 2025, 30 siswa di Nunukan, Kalimantan Utara. Dilaporkan mual dan muntah akibat dugaan makanan MBG yang basi, memicu investigasi oleh dinas kesehatan setempat.

Di waktu yang sama, di Yahukimo, Papua, puluhan siswa menolak makanan MBG karena dianggap hambar dan basi. Siswa menganggap MBG menyebabkan sakit perut dan memicu protes orang tua yang berujung pada evaluasi lokal.

Situasi serupa terjadi di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah siswa mengalami sakit perut karena makanan basi, mendorong banyak orang tua beralih ke bekal pribadi.

Baca juga: Rencana Komdigi Pembatasan Akun: Lagu Lama yang Berbahaya

Banyak Korban

Pada 22 April 2025, kasus besar terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Ada 194 siswa SMP PGRI Cianjur keracunan akibat kontaminasi bakteri Staphylococcus, E. coli, dan Salmonella dalam makanan MBG. Status Kejadian Luar Biasa (KLB) ditetapkan, dan dapur SPPG ditutup sementara untuk pemeriksaan.

Di bulan yang sama, puluhan siswa SD Negeri 33 Kasipute, Bombana, Sulawesi Tenggara, mengalami pusing, mual, dan diare. Diduga sakit itu akibat makanan basi yang terkontaminasi bakteri, dengan sampel makanan diperiksa oleh BPOM.

Pada 30 April 2025, keracunan menimpa kepala sekolah dan dua siswa SDN 4 Wonorejo, Jawa Tengah. Akibat makanan MBG yang tidak higienis, memicu trauma orang tua dan pelarangan konsumsi MBG oleh wali murid.

Di Karanganyar, Jawa Tengah, pada Mei 2025, ratusan siswa di berbagai sekolah mengalami gejala serupa akibat makanan basi, memaksa dinas terkait melakukan investigasi intensif.

Pada 13 Agustus 2025, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 212 siswa dari SMP Muhammadiyah 1-3 Mlati, SMPN 3 Mlati, dan SMP Pamungkas Mlati keracunan karena makanan yang dimasak terlalu pagi dan diduga basi. Gubernur Sri Sultan Hamengkubuwono X menyarankan penambahan tenaga masak, sementara polemik surat perjanjian rahasia terkait kasus ini sempat mencuat.

Kasus Banggai Kepulauan

Antara 12 Agustus dan 18 September 2025, laporan kumulatif dari berbagai daerah mencatat 978 siswa dirawat akibat konsumsi menu MBG seperti ayam kecap basi dan daging mentah, dengan tindakan berfokus pada perawatan medis dan evaluasi nasional.

Pada 17 September 2025, di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, 251 hingga 314 siswa SD hingga SMA dirawat di RSUD Trikora Salakan akibat olahan ikan cakalang basi dari pemasok baru, dengan sampel makanan diuji oleh BPOM.

Kasus besar lainnya terjadi pada 16-18 September 2025 di Garut, Jawa Barat, di mana 569 hingga 657 siswa dari MA Maarif Cilageni, SMA/SMP Siti Aisyah, dan SDN 2 Mandalasari mengalami mual, pusing, dan muntah akibat makanan tidak higienis. Dapur SPPG ditutup sementara, dengan 30 siswa dirawat inap dan sisanya rawat jalan.

Di Lamongan, Jawa Timur, pada September 2025, belasan siswa SMA dilarikan ke rumah sakit dengan gejala parah, memicu evaluasi nasional yang lebih luas. Sementara itu, di Baubau, Sulawesi Tenggara, 46 pelajar dirawat intensif akibat makanan MBG yang berbau asam dan berbusa.

BGN Akan Perbaiki SOP

Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan penyesalan atas insiden berulang ini dan berkomitmen memperketat pengawasan SPPG serta menguji sampel makanan melalui BPOM. Namun muncul desakan moratorium dari DPR dan KPAI semakin kuat akibat lemahnya koordinasi dan transparansi.

Indef memperkirakan kerugian ekonomi mencapai miliaran rupiah, ditambah dampak psikologis yang membuat banyak orang tua melarang anak mereka mengonsumsi MBG. Dengan anggaran Rp70 triliun, program ini menghadapi tantangan besar dalam logistik, kualitas bahan, dan higiene. Masyarakat menantikan langkah konkret, termasuk usulan pembentukan tim independen untuk evaluasi menyeluruh, guna memastikan MBG dapat berjalan tanpa membahayakan kesehatan anak-anak.