jogjanetwork.id 24 Agustus 2025
Sore itu, 22 Agustus 2025, suasana di gedung KPK mendadak riuh. Immanuele Ebenezer, atau yang lebih dikenal dengan Noel, baru saja keluar dari ruang pemeriksaan. Dengan wajah yang lelah namun masih menyimpan senyum tipis, ia sempat menoleh ke arah awak media yang sudah menunggu. Kalimatnya singkat, tetapi bergema luas:
Baca juga: KPK Tangkap Tangan Wamenaker Dugaan Pemerasan
“Semoga saya dapat amnesti dari Presiden Prabowo.”
Seketika, pernyataan itu menjadi headline. Publik heboh, media sosial terbakar. Ada yang menertawakan, ada yang mencibir, ada pula yang menganggap Noel hanya sedang berkelakar untuk menutupi rasa gentar. Namun di balik kalimat sederhana itu, tersimpan pertanyaan besar: benarkah amnesti bisa menjadi jalan keluar bagi pejabat yang tersandung kasus korupsi?
Kilas Balik pada Kasus Hasto
Ucapan Noel segera mengingatkan publik pada pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto. Kala itu, keputusan presiden menuai kontroversi. Banyak pihak menilai amnesti sebagai “jalan tikus” yang melunturkan semangat pemberantasan korupsi. Seolah ada pintu rahasia bagi para pejabat yang tersandung kasus, asal punya kedekatan politik, bisa lolos dari jerat hukum.
Baca juga: OTT PEJABAT NEGARA, MOMENTUM MENATA NEGARA LEBIH BAIK
Amnesti dan Bahaya di Baliknya
Secara hukum, amnesti memang merupakan hak prerogatif presiden. Dalam UU Drt No. 11 Tahun 1954 disebutkan, amnesti adalah tindakan hukum untuk menghapuskan seluruh akibat hukum dari suatu tindak pidana. Artinya, seseorang yang telah terbukti bersalah pun bisa terbebas dari konsekuensi hukum begitu keputusan amnesti diketok.
Bayangkan bila “jalan keluar” ini dibuka lebar-lebar. Korupsi bisa berubah menjadi permainan: para pejabat bebas menggarong uang rakyat, lalu menunggu belas kasih amnesti. Penegakan hukum runtuh, KPK kehilangan wibawa, dan kepercayaan publik akan hancur.
Seorang pengamat hukum di Jogja bahkan menyebut, “Jika amnesti dipakai untuk melindungi pelaku korupsi, kita sedang menggali kubur untuk demokrasi sendiri.”
Reaksi Cepat dari Istana
Istana tidak tinggal diam. Tak lama setelah pernyataan Noel menjadi sorotan, keluarlah Keputusan Presiden (Keppres) yang memberhentikan dirinya dari jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Keputusan itu seperti ingin menegaskan bahwa negara masih berpihak pada semangat pemberantasan korupsi, meskipun bayangan “amnesti ala pejabat” sudah telanjur menebarkan kegelisahan.
Namun, di kalangan masyarakat, pertanyaan tetap menggantung: apakah Keppres itu tanda ketegasan, atau justru bentuk “damage control” agar wacana amnesti tidak makin liar?
Publik yang Terbelah
Di media sosial, perdebatan berlangsung sengit. Ada yang menyebut Noel hanya “bercanda” di hadapan kamera. Ada pula yang menilai ucapannya sebagai refleksi mental pejabat yang sudah terlalu nyaman dengan kultur impunitas.
Kalimat itu sepele, tapi mencerminkan pola pikir berbahaya, kalau semua bisa amnesti, untuk apa ada pengadilan, untuk apa ada KPK?
Antara Harapan dan Kekecewaan
Pernyataan Noel membuka luka lama bangsa ini: rapuhnya konsistensi dalam memberantas korupsi. Kita pernah begitu percaya pada jargon political will dan semangat reformasi. Tapi nyatanya, setiap kali kasus besar mencuat, selalu saja ada jalan lenggang yang disediakan bagi mereka yang dekat dengan kekuasaan.
Kini publik menunggu, apakah pernyataan Noel hanya sekadar “lontaran spontan” atau pertanda bahwa amnesti untuk koruptor bisa menjadi tren baru? Jika benar terjadi, maka apa yang disebut reformasi hukum hanya tinggal slogan, dan semangat pemberantasan korupsi akan ambruk.
Sebab pada akhirnya, rakyat hanya butuh satu hal: kepastian bahwa hukum berlaku sama untuk semua, tanpa kecuali.