OTT PEJABAT NEGARA, MOMENTUM MENATA NEGARA LEBIH BAIK

Oleh Sobirin Malian
Dosen FH UAD

Andaikan saja Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini dapat digeneralisir sebagai bukti komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pemberantasan korupsi,maka satu kasus ini sudah cukup sebagai representasi kebenaran. Sayangnya, satu kasus saja belum cukup membutikan hal itu. Apalagi, kasus-kasus besar lain seperti kasus BLBI (kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia) yang merugikan negara Rp 78 triliun, kasus PT. ASABRI yang merugikan negara Rp. 22,7 triliun, kasus Jiwasraya yang merugikan 16,8 triliun, dan lain-lain Namun, tentu OTT oleh KPK ini layak diberi apresiasi bahwa KPK sebagai lembaga anti rasuah masih eksis.

Baca juga: Jangan Tinggalkan Rakyat Dalam Membuat Kebijakan

Kasus Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel)

Karir Noel sebenarnya luar biasa, bisa dibilang karirnya sangat moncer. Dia hanya butuh waktu kurang dari 12 tahun untuk berjaya. Dimulai berjuang dari bawah sebagai pengamen jalanan, sering nongkrong di Pasar Minggu bahkan tidur di emperan toko atau dimana saja bersama sesama gembel kemudian sempat menjadi tukang gojek. Ketika ramai-ramai Jokowi nyalon Presiden dia ikut ambil bagian dalam mendukung Jokowi (Projo). Ketika Jokowi jadi Presiden nasibnya pun berubah drastis. Dia diangkat menjadi Komisaris, tentu mengubah keseluruhan gaya hidupnya. Sebelum Pilpres 2024 dengan segala dinamika politik ia membentuk Prabowo Mania 08, lalu masuk Partai Gerindra. Saat penyusunan Kabinet Merah Putih, ia masuk menjadi Wamen. Beberapa jabatan penting lain pun masih ia (rangkap) jabat.
Dalam beberapa kesempatan, Noel nampak tegas, bahwa dia seorang anti korupsi. Dalam sebuah wawancara video dia mengatakan, siapa pun yang korupsi harus dihukum mati, jika negara ini ingin bersih. Tampak dia menyadari benar bahwa korupsi sangat merusak negara.
Sebagai aktivis 98, Noel punya tanggungjawab moral dan politik untuk memenuhi panggilan Prabowo. Ia juga ingin pemerintahan Prabowo tidak dirusak oleh para koruptor (Sumber, DetikCom).
Atas berbagai pernyataannya yang sangat anti korupsi itu, pada Senin (25 Agustus 2025) dia diundang oleh sebuah lembaga untuk menjadi salah satu narasumber tentang pemberantasan korupsi. Sayang, belum sempat dia menyampaikan “tips-tipsnya agar terhindar dari korupsi”, dia di-OTT oleh KPK.
Begitulah dinamika hidup kadang begitu cepat berputar. Namun, dari OTT oleh KPK terhadap Immanuel Ebenezer itu, bisa disimpulkan dia sosok hipokrit. Dalam bahasa agama disebut munafik. Munafik adalah seseorang yang memiliki perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan atau yakini. Orang ini seringkali menggunakan kata-kata yang manis dan janji-janji yang muluk, namun tidak diikuti dengan tindakan yang sesuai. Sejatinya, apa yang dia katakan itu seringkali hanya untuk tujuan memperoleh keuntungan atau citra baik.

Etika Pejabat

Terlepas dari karirnya yang moncer itu, sejak dibentuk Kabinet Merah Putih dia telah menduduki jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Tentu banyak konsekuensi ketika dia mulai duduk sebagai pejabat negara terutama terkait etika pejabat negara.
Beberapa aspek penting dari etika pejabat, di antaranya, (1) Pejabat harus memiliki integritas yang tinggi, yaitu konsistensi antara kata dan perbuatan. (2) Pejabat harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, artinya akuntabilitasnya harus jelas. (3) Pejabat harus transparan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. (4) Pejabat harus berlaku adil dan tidak memihak dalam menjalankan tugas. (5) Pejabat harus memiliki profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas.( 6) Pejabat harus bertanggung jawab atas dampak dari keputusan dan tindakan yang diambil. (7) Pejabat harus menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.
Tentu akan cukup banyak paradoks dalam implementasi etika pejabat itu dalam kehidupan sehari-hari. Paradoks dalam etika pejabat dapat muncul dalam beberapa bentuk, seperti: (1) konflik of interest; pejabat mungkin dihadapkan pada situasi di mana kepentingan publik bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. (2) Paradoks antara loyalitas dan integritas, pejabat mungkin dihadapkan pada situasi di mana loyalitas terhadap atasan atau partai politik bertentangan dengan integritas dan prinsip etika mereka. (3) Paradoks antara efisiensi dan keadilan, pejabat mungkin dihadapkan pada situasi di mana efisiensi dalam pengambilan keputusan bertentangan dengan keadilan dan kesetaraan. Dan (4) Paradoks antara transparansi dan kerahasiaan: Pejabat mungkin dihadapkan pada situasi di mana transparansi dan keterbukaan bertentangan dengan kebutuhan untuk menjaga kerahasiaan dalam proses pengambilan keputusan.
Paradoks-paradoks ini dapat membuat pejabat kesulitan dalam membuat keputusan yang etis dan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penting bagi pejabat untuk memiliki kemampuan analisis yang baik dan komitmen terhadap etika dalam menjalankan tugasnya.

Kembali pada Norma Hukum dan Etika

Guna mengatasi paradoks yang ada, para pejabat harus mengutamakan kepentingan publik dan memastikan bahwa keputusan yang diambil bermanfaat bagi masyarakat. Jangan ada lagi pejabat dalam membuat kebijakan meninggalkan publik atau warga negara.
Di tengah krisis keteladanan pejabat sekarang, saatnya pejabat mengembangkan integritas dan profesionalisme. Pejabat harus memiliki integritas dan profesionalisme yang tinggi, sehingga dapat membuat keputusan yang etis dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi.
Tiba saatnya juga, para pejabat menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, pejabat harus meninggalkan kebiasaan “membeli kucing dalam karung” dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
Sikap kampungan karena pejabat yang tadinya bukan siap-siapa lalu menjadi orang penting. Sangat penting mengembangkan kemampuan analisis. Pejabat harus memiliki kemampuan analisis yang baik untuk memahami kompleksitas masalah dan membuat keputusan yang tepat.
Pejabat yang seenaknya sendiri tanpa memperhatikan etika bahkan melanggar etika dan hukum secara diam-diam harus kembali taat pada kode etik yang ada. Pejabat harus mengikuti kode etik yang berlaku dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip etika.
Hal yang tak kalah penting adalah, pejabat harus membantu mengembangkan budaya organisasi yang etis dan mempromosikan nilai-nilai etika dalam organisasi.

Baca juga : Noel Ebenezer: Dari Relawan Jokowi Jadi Tersangka KPK

Dengan melakukan hal-hal tersebut, para pejabat dapat mengatasi paradoks yang ada dan membuat keputusan yang etis dan bermanfaat bagi masyarakat.

Pelajaran Yang Dapat Dipetik

Kasus OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer memberikan beberapa pelajaran penting, antara lain: Integritas lebih penting daripada kerja keras dan ambisi. Perjalanan karier Immanuel Ebenezer yang dimulai dari driver ojek online hingga menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa integritas sangat penting dalam menjalankan jabatan publik. Meskipun memiliki latar belakang yang dekat dengan perjuangan rakyat kecil, Immanuel terjerat kasus korupsi yang merusak citra pemerintahan.
Pengawasan ketat diperlukan dalam pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan akan memperketat pengawasan di tubuh kabinet setelah kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan yang efektif dapat mencegah terjadinya praktik korupsi.
Akuntabilitas pejabat publik. Kasus ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas pejabat publik. Pejabat harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta transparan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Praktik korupsi dapat merusak citra pemerintahan. Kasus OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer telah merusak citra pemerintahan Prabowo, sehingga penting bagi pemerintah untuk menindaklanjuti kasus ini dengan serius dan transparan.

Perluasan Budaya Anti Korupsi ala Syed Hussein Alatas

Menurut Syed Hussein Alatas, perluasan budaya anti-korupsi dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
Pendidikan yang menekankan nilai-nilai etika dan moral dapat membantu membentuk kesadaran anti-korupsi. Pendidikan semacam sekolah anti korupsi atau menambah bobot kurikulum mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi terbukti sangat penting dalam menanamkan karakter anti korupsi.
Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integritas dapat membantu menciptakan budaya anti-korupsi. Lagi-lagi forum informal seperti pengajian, penyuluhan, seminar/webinar dengan pembobotan nilai agama, spiritualitas tak kalah pentingnya.
Reformasi institusi dan sistem pemerintahan dapat membantu mengurangi kesempatan untuk melakukan korupsi. Institusi penegak hukum seperti polisi jelas perlu direvitalisasi. Sinisme masyarakat dengan istilah Parcok Partai coklat)__adalah satire yang menggambarkan lembaga ini makin tidak dihargai masyarakat. Tentu hal itu terkait dengan kinerja mereka yang buruk dan perilaku berulang tanpa perbaikan.
Pengawasan yang efektif dan penindakan yang tegas terhadap pelaku korupsi dapat membantu menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran anti-korupsi. Dalam hal ini harus dimulai dari atas yaitu Presiden. Pimpinan tertinggi negeri ini harus menjadi teladan, contoh penting yang menginspirasi seluruh warga. Kalau boleh merujuk pada negara Jepang, di sana beberapa tokoh legendaris yang selalu menjadi rujukan warga masyarakatnya.

Contoh Teladan dari Jepang

Di Jepang, pimpinan negara atau tokoh memang diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat. Salah satu contoh tokoh yang menjadi panutan adalah Tokugawa Ieyasu, seorang shogun yang memerintah Jepang pada abad ke-17. Ia dikenal karena kepemimpinannya yang bijaksana dan integritasnya yang kuat.
Tokugawa Ieyasu menerapkan nilai-nilai Konfusianisme dalam kepemimpinannya, yang menekankan pentingnya moralitas, etika, dan tanggung jawab. Ia juga dikenal karena kesederhanaannya dan kemampuannya memimpin dengan adil.
Tokoh lain, Shibusawa Eiichi, seorang industrialis Jepang yang terkenal, juga menerapkan nilai-nilai Konfusianisme dalam bisnisnya. Ia percaya bahwa pemimpin yang baik harus memiliki integritas dan moralitas yang kuat, serta mampu memimpin dengan bijaksana.
Sayangnya saat ini kita mengalami krisis tokoh yang dapat diteladani…wallahu’alam bissawab.